Sukitman : Kadis PTSP Bisa Diadukan Ke Ombudsman Malut
Font Terkecil
Font Terbesar
"apalagi bersangkutan adalah pejabat Daerah setara eselon II harusnya memberikan contoh sebagai cerminan FM - Mantap Jilid 2 adalah berkerja dalam memperbaiki pelayanan publik". Ujar Akademisi Universitas Hein Namotemo, Sukitman Asgar, Jumat (03/09/2021).
Terkait itu, ia pun menyerukan agar dapat diadukan ke Ombudsman atas sikap dan Pelayanan yang di terima dari bersangkutan, karena dalam melakukan Pelayanan tentunya sudah ada SOP sebagai standar seorang pejabat atau penyelenggaraan negara.
Menurut Pengajar Hukum Pemerintahan Daerah itu bahwa, bila diadukan ke Ombudsman maka kerugian basar dialami oleh Pemerintahan FM - Mantap Jilid dua sebab Rating Pelayanan Publik bisa menurun, dengan demikian berpengaruh pada hibah maupun Dana Insentif Daerah dan lainnya, sebab setiap Laporan itu terupdate karena sistemnya telah terintegrasi.
Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Bupati Frans Manery untuk menegur bersangkutan agar kedepannya tidak terulang kembali sehingga tidak menganggu khususnya Dana Insentif yang berlandaskan pada Kinerja Pemerintah Daerah diantaranya bidang Pelayanan Publik.
"Biar bagaimanapun warga yang datang menanyakan terkait dengan Ijin Pangkalan minyak tanah adalah warga masyarakat sendiri yang perlu dilayani dengan penuh hati agar bisa mendapat kejelasan dan kepastian, bukan sebaliknya menerima tamparan amarah dan arogansi dari Kepala Dinas itu sendiri" tegas Dia.
Sementara Dana Instensif Daerah (DID) yang sempat terjun jauh pada tahun 2018 diatas 20 lebih turun menjadi 18 Miliar, hingga 2020 menjadi 8 Miliar yang diberikan Pemerintah Pusat untuk menggenjot Kinerja Daerah, terus merosot tajam setiap tahunnya.
Dikabarkan, kelakuan satu dua oknum pejabat di lingkup Pemda Halut atas sikap tidak terpuji ditontonkan sehingga berpengaruh pada Kinerja Pemerintah Daerah. "Bupati harus mengevaluasi mengapa DID terus menurun. Pungkasnya mengakhiri.***(sa/Jojo)
