Salah satu wakil ketua satu DPD Gerindra Malut, Sahril Marsaoly mengatakan dengan adanya gejolak yang bertubi-tubi yang terjadi di partai akibat ulah dari MS selaku pimpinan, maka sikap yang diambil yakni, bakal diadukan masalah tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Sahril mengungkapkan, sejumlah masalah yang bakal diadukan diantaranya, kasus dana Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 sebesar Rp 1,3 miliar yang disalurkan ke Sanana dan Taliabu yang dimana sudah menjadi temuan inspektorat saat ini, perselingkuhan, keterlibatan MS atas 13 IUP dan yang terakhir minta fee proyek pembangunan Masjid Raya Sofifi kepada pihak rekanan.
"Apabila ini dibiarkan dan posisi di sebagai ketua DPD Gerindra, sudah pasti menjatuhkan harkat dan martabat partai. Apalagi menghadapi Pemilihan presiden (Pilpres), Pileg, pilkada serentak 2024 mendatang, bisa saja mengganggu kredibilitas Gerindra terutama calon presiden kita, pak Prabowo Subianto selaku ketua DPP." kata Sahril, Rabu 29 Juni 2022.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), diketahui saat ini telah menandatangani mosi ketidakpercayaan menolak menolak MS selaku ketua DPD yaitu, DPC Ternate, Tidore, Halbar, Morotai, Haltim, Halsel dan Sua. Dan hal ini sudah diadukan ke DPP.
"Dalam mosi ketidakpercayaan yang dilakukan ke 7 DPC ini dalam bentuk tertulis dan sudah disertakan dengan cap dan tanda tangan guna mengevaluasi kerja-kerja ketua DPD" ungkapnya
Dikatakan, dalam pemilihan Presiden bahwa, Gerindra Malut merupakan pemenang pertama di daerah ini. Jadi kata dia, jika MS masih dipertahankan memegang pucuk pimpinan partai, dapat dipastikan Prabowo akan kalah di momentum politik kali ini.
"Tidak hanya pak ketua Umum yang yang kalah, tapi posisi para Caleg-caleg beranggapan partai ini tidak lagi bersih di mata masyarakat. Ini artinya kepercayaan masyarakat sudah hilang dan berpotensi akan kehilangan kursi baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota."katanya
Mantan ketua DPRD provinsi Maluku dua periode ini menuturkan, salah satu jalan agar bisa mengembalikan citra partai, pihaknya bakal meminta dan mendesak ke DPP agar MS segera dievaluasi alias pergantian ketua umum karena dianggap telah melanggar aturan partai.
"Kita akan mengadukan permasalahan MS ke DPP. Dan dia harus diganti, tidak bisa dipertahankan sebab kita menilai berbagai macam masalah dilakukan dapat melanggar AD/ART partai". pintanya
Sementara ketua Garda Merah Putih Gerindra Maluku Utara Hi. Muhammad Abd. Kadir, menyebutkan, akumulasi berbagai masalah yang dilakukan MS, bisa dibilang semakin memperburuk citra Gerindra di Malut.
Dirinya berharap, Pansus DPRD yang berupaya menelusuri dugaan MS atas minta Fee Proyek ke pihak rekanan tersebut agar
lebih profesional. Jangan karena dia (MS) merupakan mantan DPRD kemudian ada upaya perlindungan didalamnya.
"Jadi saya harap dengan adanya peristiwa ini, bila sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI, menjadi pelajaran untuk partai Gerindra Malut. Selain itu, saya berharap Pansus kiranya lebih profesional melihat masalah Masjid Raya yang ikut menyeret ketua DPD Gerindra."pungkasnya (ULI)
.png)
0 Komentar