BKKBN Malut Laksanakan Forum Koordinasi di Halmahera Utara Untuk Target Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023
Font Terkecil
Font Terbesar
Kegiatan tersebut berlangsung diruang meeting Badan Perencenaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Halmahera Utara, Rabu (23/08/2023)
Sekertaris BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Jainahu dalam kesempatan itu mengatakan, berdasarkan presiden tentang Perpres No. 72 Tahun 2021, tentang penurunan angka Stunting di masing-masing daerah kabupaten di seluruh Indonesia. Maka melalui kegiatan ini, pihaknya bertekad dan terus berupaya dalam percepatan penurunan stunting.
Kata Ansar, melihat perkembangan stunting di kabupaten Halut bole dikatakan cukup turun drastis. Ini menandakan ada tanggungjawab dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, stakeholder, mitra kerja.
Selebihnya Ansar berharap, setiap daerah masing-masing dinas punya data stunting. sehingga ada tolok ukur pencapaian penurunan stunting di setiap kabupaten.
Selanjutnya, untuk pendataan anak stunting maka kepada para tim kader dan para pendamping desa yang ada di Halut, diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Sehingga anak Stunting bisa mendapat perhatian sekaligus penangan oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara.
Lebih lanjut Ansar menyampaikan ungkapan terimakaaih kepada TNI dan Polri yang sangat mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan angka Stanting. Hal itu terlihat jelas dari Babinsa dan Babinkatmas yang telah terjun langsung di desa-desa memberikan perhatian kepada anak yang mengalami Stunting diberikan makanan tambahan serta nutrisi .
Kepala DP3AKB Kabupaten Halmahera Utara, Alfrina Hendri SsT. bK., membuka dengan resmi kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya Alfrina mengatakan, program pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) berdasarkan amanat UU No.52 Tahun 2009, yang meliputi berbagai aspek program ketahanan keluarga anak balita, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dan berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan Stunting di Indonesia.
Lanjut Alfrina mengatakan BKKBN mendapatkan mandat baru, yaitu menurunkan angka stunting. Dan di Indonesia pada tahun 2019, angka stunting yaitu 27,6 %, di tahun 2021, menjadi 14 %.
Menurutnya, langka-langka percepatan penyelengaraan program bangga kencana ini, harus segera di mulai sejak dini. Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas, integritas serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja, dalam peningkatan pergerakan program bangga kencana.
Alfrina menambahkan, BKKBN perlu memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan Stakeholder dan mitra kerja lainya.
Kegiatan forum koordinasi percepatan penurunan Stunting mempunyai maksud dan tujuan penguatan komitmen. Dan juga peran pemerintah daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses, kualitas pelayanan, dalam penggerakan program bangga kencana dan percepatan penurunan angka stunting.
Kegiatan ini dihadir oleh Danramil 1508-01/ Tobelo Mayor Infanteri I putu Artan jaya, Sekertaris BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Jainahu, Kapolsek Tobelo, IPTU Jodi Satya Pardana, Kepala Kemenag Halmahera Utara, Yamin latief Tjokra S.Hi.M. pd, Kabid KB Dinas Pemberdayaan perempuan,Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Halmahera Utara, Eda Kawenggo, perwakilan dari Bappeda Halut Gina Ligulima, yang mewakiki dari Dinas PUTR Halut, dan perwakilan dari beberapa OPD di Halut, serta Satgas Percepatan Stunting wilayah Halut, Marlon. (Tim)
