SOFIFI,sibermalut.com - Kecurigaan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara akan tingginya biaya perjalanan dinas di Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara perlahan mulai terang. Menurut GPM, pengeluaran miliaran rupiah anggaran perjalanan di ESDM Maluku Utara perlu diusut penegak hukum, (25/09/2023)
Sekteraris DPD GPM Maluku Utara, Yuslan Gani menjelaskan, ESDM Maluku Utara setidaknya menghabiskan anggaran sebesar Rp 6.485.584.000,00 untuk sembilan kali perjalanan dinas dalam kota dan luar kota.
Dari data yang dikantongi, GPM mencatat sebanyak tujuh kali perjalanan dinas ke Tidore Kepulauan dengan besaran Rp4.923.462.000,00, dan dua kali ke Jakarta sebesar Rp1.259.058.000,00.
“Bayangkan saja, sekali perjalanan ke Tidore saja biayanya mencapai Rp1.519.592.000,00. Memangnya biaya transportasi dari Ibu Kota Provinsi (Sofifi) ke Tidore itu berapa sih?. Tidak masuk akal,” tanya Yuslan.
Yuslan mengemukakan, OPD-OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya doyan menghabiskan duit bukan pada peruntukannya. Dinas ESDM Maluku Utara harusnya fokus menyelesaikan persoalan pertambangan dan merealisasi program yang tepat sasaran.
“Perjalanan dinas ini ouputnya apa? GPM menduga belanja perjalanan dinas ESDM sebesar Rp 6 miliar lebih ini belum tentu sepenuhnya terpakai. Persoalan Sagea sampai saat ini masih diperbincangkan, belum lagi PT. Prinven Lestasi di Halmahera Timur. Terus untuk apa ke Jakarta kalau pada akhirnya ESDM selalu berdalih persoalan tambang itu wewenang pemerintah pusat. ESDM perlu tahu, akhir-akhir ini ada sejumlah IUP yang mulai bermunculan,” ujarnya.
GPM, sambung Yuslan, secara kelembagaan mengaku prihatinan atas besarnya anggaran perjalanan dinas pada ESDM. “Dihabiskan untuk kegiatan birokrasi, tapi dampaknya tidak ada,” katanya. ** (Tim)
0 Komentar