Front Persatuan Masyarakat Enam Desa Gelar Aksi Damai, Desak Aparat Tangkap Oknum Provokator
Font Terkecil
Font Terbesar
damai pada Rabu, 12 Maret 2025.
Aksi yang berlangsung di sekitar Site Gosowong ini bertujuan untuk mendukung kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas oknum yang dianggap memprovokasi masyarakat. Kamis (13/03/2025)
Koordinator aksi, Alan Ilyas, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh NHM sejak tahun 2020. Alan menjelaskan
bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh NHM, khususnya dalam sektor tambang, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
"Gerakan yang kami lakukan hari ini adalah panggilan moral untuk mendukung kebijakan yang telah diterapkan oleh Bapak H. Robert Nitiyudo Wacho, selaku Presiden Direktur NHM. Kami melihat bahwa kebijakan efisiensi ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar," ujar Alan Ilyas dalam orasinya.
Dalam kesempatan yang sama, Alan Ilyas menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok tertentu beberapa waktu lalu dengan mengatasnamakan Forum Enam Desa
adalah tidak sah dan hanya mencerminkan kepentingan pribadi.
Ia juga mengungkapkan bahwa Forum Enam Desa dibentuk sebelumnya untuk mengadvokasi masalah tapal batas wilayah, bukan untuk kepentingan politik atau pribadi.
"Saya sendiri adalah mantan koordinator Forum Enam Desa. Forum ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan tapal batas, bukan untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa yang tidak berdasar, Gerakan tersebut tidak melalui proses diskusi atau sosialisasi yang baik dengan masyarakat," tegas Alan.
Menurutnya, kelompok yang mengatasnamakan Forum Enam Desa dalam aksi sebelumnya jelas tidak mewakili suara masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, ia menyebut aksi tersebut sebagai provokasi yang tidak memiliki legitimasi yang jelas. Selama ini, masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang NHM, termasuk para kepala desa, telah mendukung kebijakan
efisiensi yang diambil perusahaan.
Sebagai langkah tegas, Front Persatuan Masyarakat Enam Desa meminta agar pihak kepolisian, khususnya Polda Maluku Utara, segera mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang dianggap melakukan provokasi terhadap masyarakat dan karyawan di wilayah lingkar tambang.***(Red)
