DPRD Halut Setujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Font Terkecil
Font Terbesar
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Wakil Bupati Halut Kasman Hi Ahmad, serta Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa. Kehadiran anggota legislatif dan pejabat lain, seperti Dandim 1508/Tobelo, Kapolres Halut yang diwakili oleh Wakapolres, dan berbagai pimpinan OPD, menandakan pentingnya acara tersebut.
Dalam pidatonya, Ketua DPRD, Cristina Lesnussa, mengucapkan selamat kepada Kapolres Halmahera Utara yang baru dilantik dan menyampaikan harapannya untuk sinergi dalam melaksanakan tugas di daerah. Ia juga memperingati Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-65.
Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Lesnussa menekankan pentingnya proses pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menyebutkan bahwa Ranperda tersebut telah dibahas sebelumnya dan saat ini memasuki tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna.
Bupati Piet Hein Babua turut menyampaikan rasa syukurnya atas persetujuan Ranperda tersebut, yang mencerminkan kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ranperda yang telah disetujui harus disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk evaluasi.
Bupati juga mengungkapkan pencapaian laporan keuangan daerah yang mencatat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang kesembilan kalinya, meskipun masih ada catatan dan kendala yang harus diperhatikan untuk perbaikan di masa depan. Ia meminta dukungan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.
"Keseluruhan rapat paripurna ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk terus mengoptimalkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah demi pembangunan berkelanjutan di Halmahera Utara," pungkasnya. (Jo)
