Walhasil, rapat pembahasan data pengelolaan program Social Performance (SP) 2021-2022 kemudian dipending dan akan dilaksankan pada 14 Maret 2022 pekan mendatang.
"Data program belum disiapkan membuktikan selama 20 tahun ini Social Performance (SP) tidak bekerja dengan baik sesuai harapan masyarakat," kata Janlis saat diwawancarai oleh sejumlah awak media.
Meskipun begitu, pihaknya mengaku DPRD akan mengawal semangat Haji Robert melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) agar tidak bermasalah seperti yang dipraktekkan saat ini.
"Mengapa Haji Robert melibatkan Kepolisian untuk memeriksa data program Social Performance (SP)?, karena kurang lebih 20 tahun berjalan, prgores kerja Departemen tersebut tidak sesuai regulasi. Sementara itu adalah uang Negara," tegas Ketua Dewan rakyat.
Upaya pemilik saham itu, kata Ketua DPRD, sangat diapresiasi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dan secara khusus masyarakat lingkar tambang.
"DPRD juga perlu mengetahui data program Social Performance (SP) dalam melaksanakan program PPM-nya berdasarkan dokumen cetak biru (blue print) seperti pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, Kemandirian Ekonomi, Sosial dan Budaya, Lingkungan, Kelembagaan Masyarakat dalam menunjang Kemandirian, serta Infrastruktur Penunjang PPM," tuturnya.
Namun, Politis Demokrat itu, menyebutkan apabila data program Social Performance (SP) tidak transparan, maka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) akan melaporkan ke pihak Kepolisian untuk mengusut masalah ini.
Sementara itu, General Manager Social Performance (SP) Jhon M, mengaku beberapa rekan manajer sementara di isolasi mandiri menjadi kendala dalam proses pengumpulan data Social Performance (SP).
"Mereka sementara ini lagi di isolasi selama lima hari jadi kami berharap setelah itu baru data program PPM-nya disampaikan kepada DPRD," Singkatnya Mengakhiri. (Tim/Nsh)
.png)
0 Komentar