Dewan Perss Akan Kerja Sama Dengan Cyber Untuk Memberantas Media Pers Tanpa Badan Hukum Dalam Waktu Dekat.

 

Jakarta| (SM) Media tanpa badan hukum menghadapi sejumlah tantangan dan risiko yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan sanksi dan pemblokiran oleh otoritas pemerintah. Berikut adalah beberapa tantangan dan risiko yang dihadapi. 12/05/2024

1. Kepatuhan Hukum: Media yang tidak memiliki badan hukum resmi dapat melanggar berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti UU Pers, UU ITE, dan aturan terkait penyiaran. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda atau hukuman pidana.

2. Kepercayaan Publik: Tanpa badan hukum yang jelas, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media tersebut dapat dipertanyakan. Pembaca atau penonton mungkin lebih skeptis terhadap keandalan informasi yang disajikan.

3. Sanksi dan Pemblokiran: Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan memblokir media yang dianggap melanggar hukum atau menyebarkan konten yang berbahaya. Ini termasuk konten yang dianggap mengandung hoaks, ujaran kebencian, atau informasi yang merugikan kepentingan umum.

4. Pendanaan dan Dukungan: Media yang tidak memiliki status hukum resmi mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan dukungan, baik dari sponsor, pengiklan, maupun investor. Tanpa pendanaan yang memadai, operasional media bisa terhambat.

5. Tantangan Operasional: Media yang tidak berbadan hukum mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional sehari-hari, seperti kerjasama dengan pihak ketiga, menyewa ruang kerja, atau bahkan mengelola sumber daya manusia.

Untuk mengurangi risiko ini, media disarankan untuk memenuhi persyaratan hukum dan mendapatkan status badan hukum yang sah. Hal ini tidak hanya membantu dalam melindungi media dari sanksi dan pemblokiran, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari publik. Red..