Meskipun Pencoblosan belum selesai dilaksanakan namun upaya panitia Kabupaten melakukan perhitungan suara tetap dilakukan hal ini masyarakat dikejutkan dengan dikeluarkannya sebuah surat dari DPMD Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
Kuat dugaan panitia kabupaten menaikkan skenario untuk memenangkan salah satu cakades notabene bermasalah secara administrasi karena bersangkutan terdaftar dalam SIPOL.
Jika merujuk pada hasil keputusan Bupati tentang Pilkades beberapa waktu lalu,banyak cakades tidak dilantik karena masalah Sipol. Tetapi kenapa salah satu cakades Desa Karamat mendapatkan perlakuan istimewa layak seorang raja ? Ada apa ? Begitulah pertanyaan terlintas dibenak masyarakat Desa saat Jumat (10/2/2023)
Keputusan ini menandakan bahwa DPMD sudah "hilang akal" dan tidak netral sebagai sebuah lembaga. Padahal, penolakan dilakukan oleh Panitia Desa hingga 2 Cakades.
1. Pencoblosan belum selesai dilaksanakan
2. Yang membuat ricuh adalah kandidat nomor urut 01.
4. Sesuai kesepakatan setelah ricuh, Kotak suara yang dibawa oleh Panitia Kabupaten adalah untuk mengamankan, bukan untuk penghitungan Suara di Kabupaten
5. Masyarakat dan kandidat nomor urut 02 dan 03 menolak keras penghitungan suara, karena masih banyak yang belum mencoblos
6. Panitia Kabupaten harus bertanggung jawab apabila terjadi kericuhan setelah penghitungan suara. (SM)
.png)
0 Komentar