GMKI Cabang Tobelo Gelar Aksi Depan Kantor DPRD, Desak Pemda Halmahera Utara Tutup PT.KIM
Font Terkecil
Font Terbesar
Halmahera Utara, sibermalut.com - Sejumlah Mahasiswa (GMKI) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, maluku utara, menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara, dengan menggunakan 1 unit mobil pickup dilengkapi soundsystem, dan 1 buah spanduk yang bertuliskan " Bubarkan PT.KIM dan Koperasi"., Kamis (20/07/2023).
Aksi unjuk rasa itu GMKI Cabang Tobelo, mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab- Halut) agar segera bubarkan PT.KIM.
Kordinator Lapangan (Korlap), Edwar Lahengko dalam orasinya menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan sikap dari GMKI cabang Tobelo diantaranya, Pemda Halut segera menarik rekomendasi terhadap PT.KIM dan Koperasi Pertambangan., dan juga meminta agar Kapolres Halut dapat segera menarik anggotanya yang ada di wilayah Pertambangan PT. KIM., selanjutnya GMKI cabang Tobelo juga mendesak agar lahan yang ada dikembalikan ke masyarakat.
Dalam orasinya lagi Edwar Lahengko mengatakan, kehadiran GMKI di kantor DPRD Halut hanya butuh penjelasan dari pihak DPRD terkait dengan persoalan yang terjadi di Kecamatan Loloda yakni semenjak hadirnya PT.KIM yang diketahui belum mengantongi ijin.
"Aksi yang kami lakukan saat ini merupan aksi murni tidak ada tendensi dari pihak lain, " ucap Edwar
Aksi saat ini kata Edwar, karena merasa terpanggil sebagai anak negeri ini, untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang terjadi di wilayah Kecamatan Loloda Utara.
Menurutnuya, kehadiran PT.KIM di Kecamatan Loloda Utara tidak menghasilkan dampak positif akan tetapi menghasilkan dampak negatif.
Edwar menambahkan, hadirnya PT.KIM sangat mengganggu seluruh aktifitas masyarakat di Kecamatan Loloda Utara khususnya Desa Kapa-kapa. Selain itu juga membawa dampak buruk yang mana akan merusak masa depan masyarakat Loloda.
" Kedepan kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian SDM RI terkait kejelasan dari PT.KIM, " tuturnya
Aksi ini mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Halut. Para massa aksi di undang ke ruang Rapat Komisi II DPRD Halut, Samsul Bahri Umar dari fraksi Golkar, Wakil ketua Komisi II, Fahmi Musa dari fraksi PKB, bersama para anggota Komisi I,II dan Komisi III.
Inti dari hasil hearing, DPRD akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yaitu, Pemerintah Daerah, PT.KIM dan Koperasi Pertambangan, guna melakukan penyandingan data perijinan, Akhirnya. (Tim)