Pemangku Kepentingan Se-Lingkar Tambang Dukung Program Efisiensi NHM

HALMAHERA UTARA, Sibermalut.com - Pemangku Kepentingan di lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mendukung penuh seluruh program Efisiensi Pengaturan Kerja Khusus (PKK) Tahap II. 

Unrtuk di ketahui, Program PKK merupakan langkah antisipasi yang di ambil NHM agar terhindar dari terhentinya operasional Penambangan dan pengolahan yang berdapak luan pada Karyawan dan masyarakat lingkar tambang.

Menanggapi hal tersebut, Salah satu pemangku kepentingan di lingkar tambang, Leo Nanere, Sekretaris Forum Kepala Desa Kao Utara, mengapresiasi kebijakan NHM.

"Kami Forum Kepala Desa Kao Utara sangat mendukung langkah taktis yang di ambil oleh pihak perusahan karena kami menggap kebijakan efisiensi tersebut dapat berdampak positif bagi karyawan lokal dan masyarakat kami," Ujarnya, Sabtu (14/02/2025) 

Selain itu, dirinya juga meminta NHM untuk memastikan hak-hak karyawan yang dirumahkan, pensiun, atau mengundurkan diri (resign) tetap terjamin.

“Kami paham dengan kondisi ini sekaligus juga mendukung kebijakan oleh NHM, jadi untuk program efisiensi tahap II bagi sekitar 850 orang yang dipekerjakan itu, mohon agar dahulukan karyawan lokal yang disini khususnya lingkar tambang. Kemudian uang makan per bulan bagi karyawan yang dirumahkan itu harus terjamin sehingga tidak muncul gejolak,” ujar Leo, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Daru.

Hal senada disampaikan juga oleh Forum Kepala Desa Malifut, Fahmi Abdullah, dirinya menyampaikan bahwa, kontribusi NHM bagi masyarakat lingkar tambang sangatlah dirasakan masyarakat, Olehnya itu kami masyarakat Malifut sangan mendukung langkah NHM. 

"Kami sangat mendukung maka, karyawan lokal NHM juga perlu di pertimbangkan persentase jumlah karyawan dari setiap desa agar terdistribusi tenaga kerja lebih merata," Jelasnya

Terpisah, Yerni Betek, perwakilan Dewan Pengurus Lembaga Adat Pagu, menekankan

bahwa peran stakeholder sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak hanya

bergantung pada perusahaan, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lain.

“Dari sisi Lembaga Adat, kami mengambil posisi netral. Kami melihat ini sebagai persoalan internal perusahaan, dan kami mendukung penuh kebijakan NHM. Tentu, semua keputusan perusahaan telah melalui kajian strategis agar NHM tetap eksis dan tidak merugikan masyarakat," Pintanya 

Sementara itu, Kapolsek Kao, M. Arsyad selaku pihak keamanan di Kecamatan Lingkar Tambang, mehimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan kebijakan NHM kepada masyarakat, agar langkah efisiensi ini dipahami sebagai situasi darurat yang tidak dapat dihindari. 

“Saya pastikan bahwa ketika PKK Tahap II ini diberlakukan, akan ada potensi permasalahan di masyarakat, oleh karena itu, seluruh stakeholder harus bekerja sama dalam menangani potensi konflik yang muncul,” tegasnya. *** (Red)