Untuk sementara teman teman fraksi sudah memulai mewacanakan kedua nama tersebut. Dua nama ini akan digodok kemudian diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah diparipurnakan. Ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Hanura itu. Senin (18/09/2023).
Sekretaris DPD Hanura Maluku Utara Sukri Ali menjelaskan, syarat pengusulan karateker melalui DPRD. Nama-nama yang diusulkan harus memenuhi ketentuan dari Kemendagri, salah satunya calon karateker harus golongan eselon satu.
" Informasi terakhir teman-teman di delapan fraksi mulai menyiapkan sambil menunggu surat resmi dari Kemendagri yang berkaitan dengan pengusulan (penjabat gubernur). Teman-teman di masing-masing fraksi sudah mewacakan dan mempersiapkan nama-nama,” kata Sukri, Senin.
Anggota Komisi III dari Partai Hanura ini mengatakan, penunjukan penjabat penting mempertimbangan permasalahan di Maluku Utara. Mulai dari honor guru daerah dan TPP tenaga kesehatan yang belum terselesaikan, utang pemerintah, dan persoalan lingkungan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
Bagi Hanura, lanjut Ketua KNPI Maluku Utara ini, pertimbangan-pertimbangam tersebut sangat penting. Kemendagri harus menunjuk karateker asli putra Maluku Utara, baik berkarir di daerah maupun di Jakarta yang memahami kondisi Maluku Utara.
“Nama-nama yang disepakti tiap-tiap fraksi akan didiskusikan, disharing kemudian diparipurnakan. Ada pembahasan badan musyarawah juga,” sebutnya.
“Terpenting bagi Hanura ialah karateker harus mampu dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Maluku Utara. Karena APBD kita masih dibebani utang” sambung Sukri.
Hanura, kata Sukri, tengah menggodok Taufik Madjid dan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir. Selain memenuhi syarat kepangkatan, keduanya diyakini memahami masalah pemerintahan di Maluku Utara akhirnya. (MP)
.png)
0 Komentar