BREAKING NEWS

Pokja PKP Disperkim Malut Gelar Rapat koordinasi Bahasa Program Kerja Jangka Pendek dan Menengah

SOFIFI,Sibermalut.com - Agenda Rapat Koordinasi Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi Maluku Utara, bertempat di Hotel Batik pada tanggal 3-4 Oktober 2023. Sebagai upaya penyamaan Visi dan Misi dalam Rencana Program Kerja Jangka Pendek,Jangka menengah dan jangka Panjang di Kegiatan Tahun 2024. 

Pertemuan di buka oleh Kepala Dinas Perkim Adnan Hasanuddin ST, dan dihadiri oleh segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman,Perkim kabupaten kota Bappeda,dan juga diikuti Dinas teknis, baik itu Dinas Kesehatan,Dinas Lingkungan Hidup (DLH),Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, Balai dan lainnya.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam agenda kali ini adalah berkaitan dengan regulasi (Dasar Hukum ) Pokja PKP, Kesekretariatan, Program daln Rencana Kerja monitoring serta evaluasi Pokja PKP tahun 2024. 

Sekertaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rustuina Irine Djafar mengatakan ini adalah rapat koordinasi dan sinkronisasi program jangka pendek dan menengah pada Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP ).

" jadi rapat ini, terkait dengan koordinasi dan Sinkronisasi program perumahan dan kawan permukiman untuk provinsi Malut dan kabupaten kota yang meliiki strategis, nanti bakal diusulkan di kabupaten/kota, usulan lima tahun kedepan disusulkan apa ?.Intinya Kata Sekretaris Kegiatan ini sinkronisasi program " Ujar Rustuina Irine Djafar.Rabu (3/10/2023). 

Kata dia bahwa rapat koordinasi dan sinkronisasi data ini banyak masuk pengusalan dari kabupaten salah satunya Rumah Tidak Layak Huni (RTH) " banyak usul rumah Tidak layak huni itu banyak di usulkan Oleh Kabupaten/Kota " pungkasnya. 

Fali Gamawan Kasubag Perancangan menambahkan banyak mengusulkan rumah tidak layak huni dan PSU di permukiman

" PSU itu, karena pendukung di permukiman sendiri dan sinkronisasi renja-renja Disperkim sendiri di kabupaten kota" ujar Gama 

Dia Berharap setelah kegiatan ini.Disperkim Kabupaten/Kota lebih bersinergi lagi dengan Disperkim Provinsi terkait data-data pendukung, " misalnya usulan ke Balai harus dilengkapi data maka butuh bersinergi " tagas Kasubag.

Menurut Kasubag Perencanaan bahwa Data rumah tidak layak huni sesuai dokumen dari RPTK kami itu banyak dan masih butuh.

Misalnya Halsel,Halut masih sangat membutuhkan rumah layak huni,rumah tidak layak huni itu pasca bencana juga karena beberapa tahun terakhir belum tertangani" jelas Gama. 

Sementara Kepala Seksi Wilayah I/II balai pelaksanaan penyediaan perumahan Maluku Maluku Utara,Rizaldi  Andi Atjo S.T M.T menjelaskan peran Pokja PKP dan forum PKP dalam peningkatan kolaborasi daerah dan Kegiatan ini tujuannya adalah utuk mengevaluasi PKP dan forum PKP yang ada di provinsi Maluku Utara.

Ia mengatakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ini melibatkan multisektor dan banyak aktor yang terlibat. Sehingga perlu dilakukan koordinasi yang baik dan sinergitas program dari berbagai pemangku kepentingan 

"Kami berharap ke depan Pokja PKP untuk seluruh kabupaten kota dan Kota, bisa lebih aktif untuk hadir dalam acara maupun forum-forum seperti ini. Supaya masalah-masalah perumahan dan permukiman dan kawasan untuk setiap kabupaten kota bisa kita sama-sama tuntaskan," katanya.

Pokja PKP, OPD terkait yang membidangi kawasan permukiman itu harus bermitra karena urusan perumahan itu dia harus butuh multisektor jangan cuman satu sektor. 

Didalam OPD itu dirumuskan lagi PKP, nah forum TKP itu sendiri terbagi dari elemen -elemen masyarakat jadi dua instansi ini Peren penting Perkim dan Bappeda. 

" kita berharap kemitraan ini dibangun dengan lembaga-lembaga non pemerintah sehingga penyelenggaraan PKP kedepan lebih optimal " pungkasnya.(SM)
Posting Komentar